Ribuan warga Kabupaten Pati turun ke jalan menuntut pembatalan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diusulkan mencapai hingga 250 %. Aksi yang berlangsung sejak 10 Agustus 2025 itu diwarnai orasi, pembacaan tuntutan, dan penyerahan petisi kepada kantor pemerintahan daerah.
Para pengunjuk rasa, yang berasal dari berbagai elemen masyarakat termasuk petani, pedagang, buruh, dan pelajar, menyatakan kenaikan PBB-P2 tersebut akan memberatkan ekonomi rumah tangga dan usaha kecil warga Pati. Dalam orasinya, koordinator aksi menegaskan bahwa kebijakan itu dibuat tanpa konsultasi publik memadai dan menuntut agar tarif dikembalikan seperti tahun sebelumnya serta ada kompensasi bagi yang sudah membayar selisih.
Aksi protes di pusat kota, termasuk di depan Pendopo Kabupaten Pati, berlangsung relatif damai meski sempat muncul ketegangan ketika massa menuntut pertemuan langsung dengan Bupati. Beberapa tuntutan yang disuarakan adalah permintaan pencabutan kebijakan yang dianggap tidak relevan, seperti pemutusan hubungan kerja tenaga honorer dan kebijakan pengaturan sekolah yang dianggap merugikan.
Mendapat tekanan publik, Bupati Pati kemudian mengumumkan pembatalan kenaikan tarif PBB-P2 dan berjanji mengembalikan tarif seperti tahun sebelumnya; komitmen ini disampaikan setelah pertemuan dengan perwakilan warga dan DPRD setempat. Pemerintah daerah juga berjanji meninjau ulang proses penetapan tarif dan mekanisme sosialisasi kebijakan pajak di masa mendatang.
Saya menilai bahwa pembatalan tersebut menunjukkan pentingnya mekanisme partisipasi publik dalam kebijakan fiskal daerah, sementara aktivis masyarakat sipil meminta DPRD untuk mengawal proses audit kebijakan dan transparansi data NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang digunakan sebagai dasar kenaikan. DPRD Pati juga disebut sedang mempertimbangkan pembentukan panitia khusus untuk menginvestigasi proses kebijakan yang memicu demonstrasi
Aksi warga Pati menjadi sorotan nasional karena dinilai memicu perdebatan serupa di beberapa daerah lain tentang kenaikan pajak daerah. Hingga sementara ini, suasana di Pati relatif kondusif setelah pengumuman pembatalan, namun warga menyatakan akan tetap mengawasi implementasi janji pemerintah daerah.
SUMBER :
Detik.com.”A-Z Kenaikan PBB 250% hingga Warga Pati Demo Tuntut Bupati Sudewo Lengser.”
Tempo.co.”Duduk Perkara Ribuan Warga Pati Demo Tuntut Bupati Lengser Meskipun PBB Batal Naik 250 Persen.”
Kompaspedia – Kompas.id.”Kronologi Demo Pati 2025: Dari Pajak Melonjak hingga Tuntutan Mundur Bupati.”
ARODYA FEBIAN WISNU ARDIANSYAH
2502020146 (ROMBEL 5)
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA