Demonstrasi sebelumnya yang terjadi di berbagai kota pada akhir bulan Agustus 2025 muncul kembali di Jakarta pada Senin, 22 September 2025. Demonstrasi kali ini terpusat di dua lokasi, yaitu berada pada depan Gedung DPR/MPR RI di Senayan serta area Silang Selatan Monas, Gambir. Massa aksi terdiri dari buruh, mahasiswa, serta kelompok masyarakat sipil, mereka menuntut pemerintah dan parlemen mengubah kebijakan yang dianggap merugikan rakyat.
Dalam upaya untuk menjaga keamanan, Polda Metro Jaya bekerja sama dengan TNI dan Pemprov DKI Jakarta menurunkan 5.367 personel gabungan diberbagai titik. Penugasan sejak pagi dilakukan demi untuk menghindari kemacetan serta mengantisipasi kerusuhan serupa yang terjadi pada akhir Agustus.
Demonstrasi ini dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pimpinan legislatif, khususnya terkait rencana pemberian tunjangan perumahan anggota DPR yang mencapai nominal Rp50 juta setiap bulan. Beredarnya video anggota DPR yang telah berjoget dalam sidang tahunan MPR yang menambah kemarahan di berbagai platform publik. Menurut analisis Andi Widjajanto, aksi protes kini telah menyebar ke 173 kota dan 22% berujung pada kerusuhan.
Pada 28 Agustus, insiden paling parah berlangsung saat mahasiswa dan aparat keamanan bentrok di Jakarta. Dalam peristiwa itu, seorang pengemudi ojek daring bernama Affan Kurniawan tewas setelah terlindas kendaraan taktis Brimob. Kejadian ini menimbulkan tuntutan agar Kapolri dan Presiden menindak oknum aparat yang menggunakan kekerasan berlebihan dan menjamin akses bantuan hukum bagi massa yang ditahan.
Kerusuhan masih berlanjut pada 29-30 Agustus, dengan aksi merusak fasilitas sarana umum dan penyerangan terhadap rumah Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni di kawasan Tanjung Priok. Menurut Lembaga bantuan hukum, menggunakan kekerasan secara berlebihan melanggar prinsip HAM, sehingga pemerintah diminta bertanggung jawab.
Demonstrasi pada 22 September kembali menjadi tantangan lanjutan bagi aparat. Para peserta aksi membawa tuntutan yang serupa, yaitu penghentian tindakan represif, pembatalan kebijakan yang dinilai merugikan publik, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. Meskipun pengamanan diperketat, pengamat berpendapat bahwa persoalan mendasar belum teratasi, sehingga potensi peningkatan ketegangan tetap terbuka.
Serangkaian demonstrasi tersebut mencerminkan kekecewaan mendalam masyarakat terhadap langkah kebijakan pemerintah dan DPR. Tindakan aparat yang dianggap represif hanya membuat dukungan antar massa semakin kuat. Pemerintah dan legislatif diharapkan lebih membuka ruang dialog, menghentikan kekerasan, serta menegakkan penyelesaian yang adil demi menjaga stabilitas sosial politik.
Sumber
Nama : Khilyatus Sa’adah
NIM : 2502020046
Rombel : 2 (Dua)
Prodi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia