enteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengumumkan bahwa skripsi tidak akan menjadi kewajiban bagi mahasiswa S1. Meskipun demikian, Nadiem memberikan peringatan agar mahasiswa tidak terlalu cepat merasa senang dengan kebijakan ini, yang diumumkan dalam Merdeka Belajar Episode ke-26.
“Kita tidak boleh terlalu bersemangat karena keputusan ini sekarang menjadi kewenangan perguruan tinggi. Reformasi pendidikan ini tidak berarti bahwa Kemendikbudristek akan menghapus skripsi atau mencegah publikasi di jurnal. Kami hanya memindahkan hak pengaturan ini ke perguruan tinggi,” ujar Nadiem dalam pertemuan dengan Komisi X DPR RI yang disiarkan melalui YouTube Komisi X DPR RI pada hari Senin, 4 September 2023.
Nadiem menegaskan lagi bahwa kebijakan mengenai skripsi merupakan hak perguruan tinggi. Pemerintah memberikan kebebasan kepada setiap perguruan tinggi, fakultas, dan program studi untuk merancang persyaratan kelulusan mahasiswanya.
Anggota Komisi X DPR RI, Putra Nababan, mengapresiasi langkah Mendikbudristek yang tidak lagi menjadikan skripsi sebagai persyaratan wajib untuk kelulusan mahasiswa S1. Menurutnya, ini adalah bentuk kemerdekaan belajar, karena kampus sekarang memiliki kewenangan untuk menentukan cara mereka menerima lulusan mereka.
“Menurut saya, ini justru adalah sebuah kebijakan yang memberikan kebebasan kepada kampus. Ini memberikan pesan kepada mahasiswa bahwa skripsi bukanlah satu-satunya syarat untuk menyelesaikan pendidikan tinggi dan lulus,” katanya.
Menguntungkan atau justru sebaliknya?
Berita ini sudah dipublikasikan sebelumnya pada:
