Masalah penipuan jual-beli di media sosial menjadi isu yang semakin serius karena dampaknya yang merugikan banyak pihak, baik konsumen, penjual yang jujur, hingga penyedia platform itu sendiri. Beberapa alasan mengapa masalah ini menjadi semakin besar dan mendesak untuk diatasi antara lain adalah kurangnya pengawasan, rendahnya kesadaran konsumen, dan mudahnya pelaku penipuan untuk beroperasi di platform digital.
Media sosial memberikan ruang yang luas bagi individu untuk berinteraksi tanpa harus mengungkapkan identitas mereka sepenuhnya. Anonimitas ini seringkali dimanfaatkan oleh para penipu untuk melakukan aksi mereka tanpa takut terdeteksi. Banyak pelaku penipuan menggunakan akun palsu dengan identitas yang sangat sulit dilacak, atau bahkan meniru identitas orang lain yang sudah memiliki reputasi baik, sehingga korban mudah tertipu. Di sisi lain, pengawasan terhadap transaksi jual beli di media sosial masih sangat minim. Berbeda dengan e-commerce yang memiliki sistem pengawasan ketat, media sosial tidak memiliki sistem verifikasi yang memadai untuk memastikan kredibilitas penjual atau produk yang ditawarkan. Hal ini memungkinkan pelaku penipuan untuk terus menjalankan aksinya tanpa mendapatkan konsekuensi yang jelas.
Banyak konsumen yang masih kurang memahami risiko dan cara-cara mengenali penipuan di media sosial. Beberapa korban terjebak dalam iming-iming harga yang sangat murah atau promosi yang menarik tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap kredibilitas penjual. Ketergantungan pada foto atau deskripsi produk yang sering kali tidak mencerminkan kualitas sebenarnya juga menambah kerentanannya.
Menurut data yang dilaporkan oleh Kominfo, sepanjang 2023 saja, ada sekitar 27.000 laporan terkait penipuan yang diterima oleh platform e-commerce dan media sosial di Indonesia. Ini menunjukkan betapa besarnya skala masalah ini. Padahal, banyak dari konsumen yang merasa “aman” karena mereka bertransaksi melalui media sosial, tanpa menyadari bahwa mereka sedang terjebak dalam jebakan penipuan yang terorganisir.
Data menunjukkan bahwa penipuan online di media sosial terus meningkat. Di Indonesia, laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan bahwa penipuan online telah menjadi salah satu jenis kejahatan dunia maya yang paling banyak dilaporkan. Sebagian besar penipuan terkait dengan jual beli barang palsu, produk tidak sesuai pesanan, atau bahkan pembayaran yang tidak dikembalikan setelah produk diterima oleh penjual.
Sebuah survei dari lembaga riset consumer protection juga menyebutkan bahwa lebih dari 40% konsumen di Indonesia pernah menjadi korban penipuan saat bertransaksi di platform digital, terutama di media sosial. Kejadian ini semakin mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem transaksi online, di mana banyak yang merasa ragu untuk berbelanja di platform yang sama setelah mengalami penipuan atau mendengar pengalaman buruk dari orang lain.
Ya, penipuan tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban yang merasa tertipu dan kehilangan kepercayaan terhadap transaksi online. Kepercayaan adalah faktor utama dalam dunia perdagangan digital, dan kehilangan ini bisa berdampak jangka panjang pada ekosistem perdagangan digital itu sendiri.
Menurunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Media Sosial: Jika masalah penipuan ini terus berlanjut, akan ada dampak jangka panjang terhadap reputasi media sosial sebagai platform perdagangan. Masyarakat mungkin akan semakin ragu untuk bertransaksi melalui media sosial, yang pada gilirannya akan mempengaruhi ekonomi digital secara keseluruhan.
Penipuan di media sosial kerap kali melibatkan pelaku yang tersebar di berbagai daerah atau bahkan negara, sehingga sulit untuk dilakukan penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan regulasi yang lebih ketat dan sistem keamanan yang lebih baik untuk melindungi konsumen dan memudahkan proses pelaporan.
Edukasi kepada masyarakat tentang cara mengenali penipuan dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri sangat penting. Selain itu, pelaku bisnis dan platform media sosial juga harus meningkatkan sistem verifikasi dan pengawasan agar transaksi dapat berjalan lebih aman.
Secara keseluruhan, penipuan di media sosial dalam konteks jual beli merupakan masalah yang serius karena dapat menurunkan kepercayaan publik, merugikan banyak pihak, dan menghambat perkembangan ekonomi digital. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan kasus ini harus dilakukan secara serius dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, platform media sosial, dan konsumen itu sendiri.
Penyalahgunaan anonimitas di dunia maya, kurangnya pengawasan terhadap transaksi online, serta rendahnya kesadaran konsumen menjadi faktor utama yang menyebabkan maraknya penipuan. Data yang ada juga menunjukkan bahwa jumlah laporan terkait penipuan semakin meningkat, mengindikasikan bahwa permasalahan ini tidak bisa dianggap remeh. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama antara pemerintah, penyedia platform media sosial, pelaku usaha, serta masyarakat untuk mengatasi dan mencegah terjadinya penipuan lebih lanjut.(*)
Oleh Aleassandria Anindya Anjani K (Ilmu Hukum UNNES)