Industri game Indonesia ibarat pemain yang harus bertanding di lapangan sendiri tanpa dukungan penuh dari sang pelatih. Meskipun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus menggaungkan berbagai program pelatihan seperti “Gerakan Nasional 1000 Game Developer”, realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Pangsa pasar game lokal hanya mampu meraih kurang dari 1%, sementara produk asing mendominasi hingga 95% pasar game dalam negeri.
Banyak developer game lokal yang mengeluhkan bahwa program pemerintah lebih banyak bersifat seremonial. Program pemerintah biasanya terbatas pada workshop dan pelatihan dasar tanpa diikuti dengan pendanaan nyata atau akses pemasaran yang memadai. Ketika developer telah menyelesaikan prototype game, mereka justru menghadapi tembok besar dalam hal komersialisasi produk.
Persoalan mendasar pertama adalah kurangnya dukungan infrastruktur. Para developer memerlukan perangkat keras berkualitas tinggi, perangkat lunak berlisensi, dan server yang andal, namun semua itu dibebani dengan pajak yang sangat memberatkan. Investasi untuk satu set workstation pengembangan game saja dapat mencapai ratusan juta rupiah, jumlah yang sangat sulit dijangkau oleh studio kecil dan menengah.
Tak hanya itu, meskipun tersedia program pendanaan melalui berbagai instansi pemerintah, akses terhadap dana tersebut tidak merata. Data terbaru menunjukkan bahwa hanya sekitar 15% studio game yang berhasil memperoleh bantuan pendanaan pemerintah. Mayoritas developer, terutama yang masih pemula, lebih sering mengandalkan sumber pendanaan pribadi atau investor swasta karena terbentur persyaratan administratif yang rumit.
Masalah ketiga adalah absennya regulasi yang secara khusus melindungi dan mempromosikan produk game lokal. Tidak ada kebijakan kuota khusus untuk game dalam negeri di platform digital, tidak ada insentif pajak yang berarti, dan tidak ada mekanisme kurasi yang memprioritaskan karya anak bangsa. Kondisi ini membuat developer lokal harus bersaing secara tidak seimbang dengan studio internasional yang memiliki sumber daya jauh lebih besar.
Solusi sebenarnya tidak rumit. Pemerintah dapat mulai dengan memberikan keringanan pajak untuk peralatan pengembangan game, membentuk lembaga pendanaan yang lebih mudah diakses, menetapkan kebijakan afirmatif untuk game lokal di platform digital, serta menyelenggarakan program pendampingan yang berkelanjutan. Keberhasilan negara seperti Malaysia dalam mengembangkan industri game nasional melalui dukungan pemerintah yang konsisten patut dijadikan pelajaran.
Meskipun komitmen pemerintah dalam mengembangkan industri game patut dihargai, tanpa implementasi yang konkret dan berkelanjutan, mustahil bagi developer lokal untuk bersaing dengan raksasa game internasional. Dengan fokus pada pembangunan ekosistem yang mendukung secara nyata, industri game Indonesia tidak hanya akan menjadi sekadar wacana, tetapi benar-benar dapat menjadi motor penggerak ekonomi kreatif yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.
Oleh Awang Cykal Bumhi