Pemerintah Indonesia pada awal September 2025 memberhentikan Sri Mulyani Indrawati dari jabatan Menteri Keuangan. Langkah ini terjadi setelah protes masyarakat terkait sistem pajak yang dianggap masyarakat tidak adil serta ketidakpuasan atas beberapa kebijakan ekonomi. Pergantian ini diikuti kemungkinan perubahan anggaran 2026, yang dijelaskan oleh Sri Mulyani.
Sri Mulyani dikenal luas di dalam maupun luar negeri sebagai seorang yang kompeten dalam menetapkan kebijakan ekonomi yang stabil dan terbuka. Kalau pergantian dilakukan tanpa adanya komunikasi yang jelas mengenai alasannya, masyarakat dan investor bisa kehilangan kepercayaan terhadap kebijakan ekonomi Indonesia. Ketidakpastian seperti ini bisa membuat biaya pinjaman negara naik, atau sulit menarik investasi di dalam negeri maupun asing.
Ketika Sejak Sri Mulyani tidak lagi menjabat, muncul dugaan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 bisa berubah. Meski secara resmi masih dalam tahap pembahasan, potensi perubahan ini membuka peluang untuk kebijakan yang kurang hati-hati dalam memperhatikan pengeluaran, inflasi dan daya beli masyarakat. Kalau terlalu optimis tanpa kesiapan bisa jadi muncul efek blow-up seperti bunga utang tinggi, atau pemangkasan belanja yang menargetkan sektor sosial.
Pemecatan Sri Mulyani juga harus dilihat dalam ranah politik, protes publik terkait pajak, tekanan terhadap keadilan sosial, keinginan pemerintah untukmerespons suara rakyat. Namun, respons politik lewat pergantian pejabat utama bisa menjadi pedang bermata dua, di satu sisi memang meredam ketidupuasan, di sisi lain memperlihatkan bahwa kebijakan penting bisa berubah drastis karena tekanan masyarakat, bukan karena perencanaan matang. Ini bisa menimbulkan ketidakstabilan jangka panjang.
Pemecatan Sri Mulyani bukan hanya soal pergantian orang. Lebih dari itu, ini tentang bagaimana pemerintah merespons kepercayaan publik dan bagaimana kebijakan ekonomi diatur dimasa mendatang. Kalau tidak dikelola dengan baik, maka dampaknya bisa melemahkan kepercayaan pemerintah, meningkatkan risiko ekonomi dan menurunkan kepercayaan investor serta publik.
NAMA: RAJA NUSANTARA
NIM: 2502020082
ROMBEL: 3