Kata “korupsi” berasal dari Bahasa latin “corruption” atau kata kerja “corrumpere”, yang memiliki makna “merusak, menghancurkan, atau merusak secara moral.” Dalam konteksnya, corrumpere digunakan untuk menggambarkan tindakan yang mencemari, menodai, atau membuat sesuatu menjadi busuk. Selain itu. Istilah ini juga mencakup tindakan seperti menyuap dan merusak nilai atau etika. Sedangkan menurut KBBI, “korupsi” didefinisikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, atau yayasan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi termasuk dalam kelas nomina, yaitu kata benda yang merujuk pada tindakan konkret atau abstrak yang dapat dibendakan.
Korupsi dalam tindakannya mencakup beberapa bentuk, korupsi dapat berupa bentuk kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang,benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, hal berupa waktu dapat dikorupsi.
Pada dasarnya, korupsi telah menjadi salah satu tantangan terbesar bagi Indonesia selama beberapa dekade,. Dampaknya sangat besar, mulai dari terhambatnya pembangunan ekonomi, hingga rendahnya kualitas pelayanan publik. Hal ini sangat berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada pelayanan yang diberikan pemerintah. Namun sebelum itu, mari bayangkan jika tidak ada korupsi di Indoneisa. Bagaimana jadinya kehidupan di Indonesia jika praktik korupsi berhasil diberantas sepenuhnya atau bahkan tidak pernah terjadi?
Kenyataannya, pertanyaan tersebut sangat mudah untuk kita jawab jika memainkan dunia khayalan kita. Berkhayal bebas membayangkan Indonesia tanpa korupsi akan menjadi negara yang sangat tentram, maju, disiplin, dan semua hal-hal baik lainnya. Ya, Indonesia akan berisikan hal-hal baik. Maka dari itu, mari kita bahas dampak-dampak positif dari adanya kemungkinan jika korupsi tidak ada di Indonesia.
Pertama, korupsi kerap kali menjadi penghambat utama bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Lingkungan bisnis menjadi buruk karena adanya biaya rahasia yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyuap pejabat dan prosedur birokrasi yang lamban yang disebabkan oleh pungutan yang melanggar hukum. Tanpa korupsi, uang publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan tidak lagi bocor. Anggaran negara dapat difokuskan pemerintah untuk digunakan dalam sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan adanya transparansi dan kejelasan hukum, diharapkan dapat menanamkan kepercayaan yang lebih besar kepada para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Selain itu, korupsi di sektor publik telah membuat banyak masyarakat kehilangan hak atas pelayanan yang layak. Banyak fasilitas yang kerap kali menjadi korban praktik suap dan pungutan liar, seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan administrasi publik. Jika korupsi dihilangkan, masyarakat dapat merasakan manfaat dari pelayanan publik yang lebih baik. Misalnya, anggaran pendidikan tidak lagi disalahgunakan sehingga sekolah- sekolah di daerah terpencil mendapatkan fasilitas yang memadai.
Tanpa korupsi, sistem kesehatan juga akan meningkat secara signifikan. Dana asuransi kesehatan, seperti BPJS, dapat digunakan sebaik-baiknya untuk memberikan akses kepada semua orang terhadap layanan kesehatan yang berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Selain itu, karena tidak ada lagi yang meminta imbalan agar segala sesuatunya berjalan lebih cepat, proses administrasi pemerintahan akan menjadi lebih cepat dan terbuka.
Tak termungkiri, korupsi kerap kali memperlemah sistem penegakan hukum. Banyak dari kasus yang ada, para pelaku korupsi dapat lolos dari jeratan hukum karena adanya suap atau intervensi kekuasaan. Maka dari itu, jika korupsi dihilangkan, penegak hukum dalam sistem peradilan akan menjalankan tupoksinya dengan lebih transparan dan adil. Dengan ditegakkannya hukum tanpa pandang bulu, akan terciptanya rasa aman bagi masyarakat.
Berkurangnya angka kriminalitas yang tinggi serta kejahatan terorganisir merupakan dampak dari adanya penegakan hukum yang kuat. Alih-alih hanya memajukan kepentingan orang kaya dan berkuasa, polisi dan penegak hukum lainnya dapat lebih berkonsentrasi untuk membela masyarakat umum.
Indonesia akan memiliki lebih banyak potensi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan jika tidak ada korupsi. Pengelolaan keuangan publik dan sumber daya alam dapat dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Inisiatif infrastruktur yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat, seperti pembangunan desa, energi terbarukan, dan trasnportasi umum, dapat menjadi prioritas utama pemerintah.
Kesejahteraan sosial juga akan meningkat. Program-program bantuan sosial dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pemotongan anggaran atau salah urus keuangan. Selain itu, akan terjadi pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi di seluruh Indonesia karena distribusi kekayaan menjadi lebih setara. Di luar itu semua, hubungan antara pemerintah dan masyarakat akan lebih baik jika tidak ada korupsi. Sejauh ini, sejumlah kasus korupsi pejabat tinggi kerap kali menjasi katalisator kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah. (*)
Oleh Kayla Ihsani Dwiludya (Ilmu Hukum UNNES)