Pendidikan tinggi sering kali dianggap sebagai hak istimewa bagi mereka yang mampu secara ekonomi. Namun, argumen bahwa masyarakat miskin layak mengakses pendidikan tinggi didasarkan pada prinsip kesetaraan sosial, manfaat ekonomi jangka panjang, dan bukti empiris dari berbagai penelitian. Menyoroti bagaimana pendidikan tinggi dapat menjadi alat untuk mengatasi kemiskinan dan mempromosikan mobilitas sosial. Data dari organisasi internasional seperti UNESCO, World Bank, dan studi akademik menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan tinggi untuk kelompok miskin tidak hanya adil, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.
Pendidikan tinggi sebagai hak asasi manusia telah diakui dalam berbagai deklarasi internasional. Menurut UNESCO dalam laporan “Education for All” (2000), pendidikan tinggi harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk yang miskin, untuk mencegah diskriminasi. Artikel oleh Bourdieu (1977) dalam “Cultural Reproduction and Social Reproduction” menjelaskan bahwa ketidaksetaraan pendidikan memperkuat siklus kemiskinan melalui “modal budaya” yang hanya dimiliki oleh kelas atas. Jika masyarakat miskin diberi akses, ini dapat mengurangi kesenjangan sosial. Studi empiris dari PISA (Programme for International Student Assessment) oleh OECD (2018) menunjukkan bahwa siswa dari latar belakang miskin yang mendapat pendidikan tinggi memiliki peluang lebih baik untuk berkontribusi pada masyarakat, seperti melalui inovasi dan partisipasi politik.
Secara ekonomi, pendidikan tinggi bagi masyarakat miskin terbukti meningkatkan produktivitas dan mengurangi kemiskinan. Laporan World Bank “The Role of Education in Economic Development” (2019) menganalisis data dari negara berkembang dan menemukan bahwa investasi dalam pendidikan tinggi menghasilkan pengembalian investasi (ROI) sebesar 10-15% per tahun, dengan manfaat terbesar bagi kelompok miskin. Misalnya, studi longitudinal oleh Chetty et al. (2017) dalam jurnal Quarterly Journal of Economics menunjukkan bahwa siswa dari keluarga berpenghasilan rendah yang kuliah memiliki pendapatan 20-30% lebih tinggi di masa dewasa, serta risiko kemiskinan turun drastis. Di Indonesia, penelitian oleh Suryadarma et al. (2010) dalam Bulletin of Indonesian Economic Studies menemukan bahwa program beasiswa seperti Bidikmisi meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi di kalangan miskin, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui tenaga kerja terampil.
Meskipun layak, akses pendidikan tinggi bagi masyarakat miskin sering dihalangi oleh biaya, kualitas sekolah dasar, dan stereotip. Artikel oleh Reay (2005) dalam British Journal of Sociology of Education mendokumentasikan bagaimana siswa miskin menghadapi “hambatan institusional” di universitas. Namun, solusi seperti beasiswa dan kebijakan afirmatif terbukti efektif. Penelitian oleh Page dan Solon (2003) dalam Journal of Labor Economics menggunakan data AS menunjukkan bahwa program affirmative action meningkatkan representasi kelas bawah di universitas, yang berkorelasi dengan peningkatan kesetaraan pendapatan. Di tingkat global, inisiatif seperti Sustainable Development Goal 4 (SDG 4) oleh PBB (2015) mendorong negara-negara untuk menyediakan pendidikan tinggi gratis atau terjangkau, dengan bukti dari studi kasus di Finlandia dan Norwegia yang menunjukkan pengurangan kesenjangan hingga 50%.
Berdasarkan jurnal dan artikel, masyarakat miskin tidak hanya layak tetapi juga perlu mengenyam pendidikan tinggi untuk memutus siklus kemiskinan, meningkatkan kesetaraan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Bukti dari UNESCO, World Bank, dan penelitian akademik menegaskan bahwa akses ini menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi yang luas. Pemerintah dan institusi pendidikan harus memperkuat kebijakan seperti beasiswa dan dukungan finansial untuk mewujudkan hak ini. Dengan demikian, pendidikan tinggi menjadi investasi strategis bagi masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan.(*)
Oleh Zannatul Firdaushi