Dilema Moral dalam Pembangunan di Indonesia

Dilema moral adalah situasi di mana seseorang harus memilih satu opsi atau pilihan yang setiap opsinya mengandung konsekuensi nilai-nilai moral yang signifikan. Dilema moral ini dapat menyebabkan konflik dan ketidakstabilan nilai-nilai sosial.

Kita sering mengalami dilema moral seperti itu. Dikaitkan dengan isu lingkungan, dilemma moral sering terjadi misalnya dalam penggunaan energi dan yang berkiatan dengan kebijakan pemerintahan, yaitu penebangan hutan untuk kepentingan infrastruktur, dan juga persoalan pertambangan.

 Sering kita jumpai bahwa penggunaan energi dan BBM di Indonesia tidak mungkin sedikit dikarenakan jumlah penduduk yang sangat besar. Faktor lain dari roda perputaran ekonomi yang besar di Indonesia menyebabkan banyak masyarakat yang membutuhkan alat transportasi untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, serta pencapaian kebutuhan distribusi untuk bahan pangan dan lain-lainnya. 

Dengan situasi seperti itu, perlu adanya inovasi untuk teknologi dapat menghemat dan mengurangi efek dari penggunaan energi dan BBM. Perlu pula digunakan energi alternatif lain yang lebih ramah lingkungan, seperti air atau panas matahari.

Kesadaran masyarakat dalam hal juga perlu terus ditingkatkan. Mereka disadarkan untuk lebih bijak dalam penggunaan energi dan BBM dengan cara menggunakan transportasi ramah lingkungan dalam beraktivitas dan menggunakan energi alternatif yang banyak dibalut dengan teknologi, contohnya pemasangan panel surya untuk kebutuhan listrik.

Di luar ihwal penggunaan energi, dilemma moral terjadi dalam persoalan kehutanan kita. erlu kita ketahui bahwa di negara Indonesia ini kaya akan sumber daya alam salah satunya adalah hutan, di negara kita terdapat hutan di pulau Kalimantan yang dijuluki paru paru dunia. Sering kita ketahui bahwa penebangan pohon marak terjadi demi kepentingan pribadi, perusahaan maupun negara. Dengan jumlah penduduk kita yang semakin banyak dan berjalannya roda ekonomi, tak lepas dari pembangunan infrastruktur yang semakin besar dan memadai.  namun sering kali terbenak dipikiran kita bahwa dampak ini bisa mengakibatkan rusaknya lingkungan jangka panjang seperti polusi, pemanasan global dan perubahan iklim yang ekstrem.

Menurut saya, penebangan hutan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur ini seharusnya memprioritaskan proyek pembangunan yang menggunakan prinsip keberkelanjutan agar nilai-nilai konservasi tetap terjaga. Tak cuma itu, sebisa mungkin kita memiliki alternatif tanpa menebang hutan seperti rekayasa infrastruktur yang meminimalkan kerusakan yang berdampak bagi lingkungan.

Dalam hal pertambangan, kita semua tahu kalau negara kita ini kaya akan sumber daya mineral logam dan sumber daya mineral nonlogam sehingga banyak pertambangan milik perusahaan swasta maupun milik negara yang sering kali merusak alam. Di sisi lain, perusahaan dapat menciptakan lapangan pekerjaan maupun karir yang menjanjikan. Sudah seharusnya tiap perusahaan memiliki kebijakan ramah lingkungan dan praktik pertambangan yang bertanggung jawab.

Namun, ada hak masyarakat lokal yang sering merasa di abaikan dalam pengambilan keputusan. Bahkan mereka juga kehilangan akses terhadap tanah dan sumber daya tradisional mereka, dilema ini juga tidak mencerminkan keadilan sosial dimana keuntungan dari perusahaan tidak selalu mengalir ke masyarakat.

Kasus tersebut memperlihatkan adanya tantangan besar dalam mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi, perlindungan hak-hak masyarakat, dan konservasi lingkungan. Karena itu, diperlukan dialog antara pemerintah perusahaan dan masyarakat agar terciptanya kerja sama yang baik. (*)

OlehRafly Abdurrahman (Ilmu Hukum UNNES)