Oleh Michelle Pradnya Arindia (Ilmu Hukum UNNES)
Pendidikan akan berdampak besar bagi masyarakat kita, karena pendidikan merupakan fondasi utama bagi setiap orang untuk mengembangkan diri. Namun sangatlah disayangkan faktanya, masih banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki akses pendidikan yang layak, terutama di daerah terpencil dan dengan ekonomi rendah. Pendidikan lebih dari sekadar sistem sekolah. Hak asasi manusia atas pendidikan memungkinkan setiap orang untuk menyadari potensi mereka sendiri dan masa depan negara mereka. Oleh karena itu, kita harus menemukan cara untuk mengatasi masalah pemerataan Pendidikan yang ada dan membawa perubahan nyata.
Data dari Badan Pusat Statistik (Statistik Pendidikan 2023) mengungkapkan ketimpangan besar dalam capaian pendidikan di Indonesia, terutama pada kelompok usia 15 tahun ke atas. Meskipun 63,11 persen penduduk dalam kelompok ini telah mencapai program wajib belajar 9 tahun, ketimpangan tetap tinggi, terutama di pedesaan dan kalangan ekonomi rendah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) baru mencapai 9,08 tahun atau setara kelas 3 SMP pada 2023, dengan peningkatan kecil dari tahun sebelumnya. Tingkat penyelesaian pendidikan pun menurun di jenjang lebih tinggi: 97,83 persen pada SD, 90,44 persen pada SMP, dan hanya 66,79 persen pada SMA/sederajat. Ketidakmerataan ini menghalangi banyak individu mengakses pendidikan yang lebih tinggi, yang sangat penting untuk meningkatkan taraf hidup mereka..
Ada kesenjangan yang mencolok di beberapa sektor yang merupakan akibat dari ketidaksetaraan Pendidikan di Indonesia. Di saat anak-anak di wilayah perkotaan biasanya cenderung lebih mudah dalam mewujudkan ambisi mereka, anak-anak di daerah pedesaan, terutama di luar Jawa, terkadang harus berusaha lebih besar untuk menerima pendidikan dasar. Ini menjadi masalah yang signifikan karena pendidikan diperlukan untuk meningkatkan standar hidup dan menawarkan prospek pekerjaan yang lebih besar untuk membangun kehidupan yang lebih layak bagi mereka. Ini menyiratkan bahwa kesenjangan dalam pendidikan akan menghambat kemajuan sosial dan ekonomi di berbagai bidang kehidupan nantinya.
Untuk meningkatkan pendidikan bagi seluruh masyarakat kita, masyarakat dan pemerintah harus berkolaborasi bersama. Menetapkan anggaran dan membangun serta meningkatkan fasilitas pendidikan di daerah yang membutuhkannya adalah salah satu bentuk pergerakan awal yang baik bagi pemerintah untuk memulai. Memastikan adanya pemerataan kualitas pengajar yang berkompeten di seluruh wilayah, termasuk wilayah kecil sekalipun juga dapat membantu proses pemerataan pendidikan di Indonesia.
Namun, kurangnya infrastruktur di bidang tertentu dan efek dari guru yang memilah pilih lokasi tempat mengajar adalah dua masalah yang menghambat kesetaraan pendidikan. Maka dari itu, kesejahteraan hidup seorang guru atau pengajar juga harus diperhitungkan untuk menyelesaikan masalah ini. Saat ini, e-learning atau pembelajaran daring dapat digunakan untuk meningkatkan pendidikan.
Selain itu, tidak hanya pemerintah sajalah yang harus atau bisa bergerak untuk menyelesaikan permasalahan pelik ini. Masyarakat juga harus bergerak, contohnya dengan berkontribusi pada pengalangan dana untuk membangun program beasiswa atau membantu mendonasikan buku-buku pembelajaran yang nantinya dapat disalurkan ke wilayah-wilayah membutuhkan
Generasi yang mandiri, imajinatif, dan siap menghadapi tantangan dunia dibangun di atas fondasi pendidikan berkualitas tinggi. Dengan bekerja sama, kita dapat menjamin bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan mewujudkan potensi penuh mereka. Kita semua harus berkolaborasi di bidang pendidikan jika kita ingin memberikan masa depan yang lebih baik bagi setiap anak bangsa kita. Sudah termasuk dari tugas setiap masyarakat untuk bisa menjamin setiap anak di negara ini memiliki kesempatan yang sama untuk bermimpi dan mewujudkan aspirasi mereka. Pendidikan yang adil tidak hanya akan membantu semua orang menikmati masa depan yang cerah, tetapi juga akan membantu bangsa kita memiliki masa depan yang cerah. (*)