Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto sejatinya berasal dari niat luhur yaitu menyehatkan anak bangsa, mengurangi angka stunting, sekaligus membangun sumber daya manusia yang lebih kuat. Namun, gagasan yang diajukan oleh pemerintah tak berjalan sesuai harapan. Lembaga pemantau Pendidikan mencatat terdapat 5.360 siswa menjadi korban keracunan makanan akibat program ini. Angka tersebut menunjukkan potret nyata dari lemahnya pengawasan negara terhadap kualitas gizi dan keamanan pangan anak-anak sekolah di Indonesia. Pertanyaan yang kemudian menyeruak, “masih maukah pemerintah tetap melanjutkan program ini dalam kondisi seperti ini?”.
Dalam pelaksanaan program MBG, aspek keamanan pangan tidak boleh diabaikan dalam pelaksanaannya. “Kalau makanannya tidak aman, maka tidak boleh disajikan,” kata Kepala Pusat Studi Pangan dan Gizi (PSPG) UGM, Prof. Sri Raharjo, Jumat (16/5). Menurut Raharjo, salah satu tantangan besar dalam program seperti MBG adalah skala produksinya yang sangat besar. Hal ini dikarenakan menyediakan ribuan paket makanan membutuhkan manajemen ketat dalam setiap tahap mulai dari pemilihan bahan baku, penyimpanan, hingga proses pemasakan. “Apabila 3.000 paket makanan harus disiapkan, hal itu bukan hanya urusan dapur rumah tangga. Diharapkan terdapat fasilitas dan peralatan yang memadai, serta orang yang berkompeten,” ujarnya.
Pemerintah menyebut MBG adalah jawaban atas permasalahan gizi buruk dan ketimpangan nutrisi yang ada di Indonesia. Diharapkan dengan adanya program ini dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, namun kenyataan di lapangan sungguh berbeda. Ratusan kasus keracunan muncul di berbagai daerah. Mulai dari Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Kalimantan, anak-anak dilarikan ke rumah sakit dengan gejala mual, pusing, hingga muntah-muntah. Para orang tua resah, tenaga kesehatan kewalahan, dan sekolah-sekolah kelimpungan menghadapi krisis yang semestinya tidak perlu terjadi. Bukankah gizi mestinya menyehatkan, bukan meracuni? Akar masalah program MBG bukan semata pada ide besar yang salah arah, melainkan pada pelaksanaan yang sembrono. Dari hulu hingga hilir, rantai distribusi makanan memperlihatkan banyak celah. Bahan baku yang tidak terjamin, pengolahan tanpa standar higienis, distribusi tanpa rantai dingin memadai, hingga penyajian di sekolah yang serba terburu-buru. Semua ini terjadi karena pemerintah terburu-buru menggelontorkan program tanpa memastikan infrastruktur pendukungnya siap.
Di daerah terpencil, dapur umum masih minim fasilitas. Di kota, pihak penyedia makanan sering kali dipilih berdasarkan kedekatan, politik, bukan kompetensi. Akibatnya, kualitas makanan sangatlah jauh di bawah standar yang seharusnya dipenuhi. Adapun pertanyaan yang muncul dalam benak Masyarakat Indonesia yakni, pihak mana yang bertanggung jawab atas permasalahan ini? Setiap kali kasus keracunan mencuat, jawaban yang diberikan selalu sama, mereka saling lempar tanggung jawab, tak mengakui dan tak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan publik secara jujur, transparansi publik pun minim. Trauma psikologis muncul di Tengah-tengah Masyarakat, bagaimana mungkin para orang tua bisa tenang melepas anak-anaknya ke sekolah jika makan siang gratis berujung rawat inap? Apabila tidak ada tindak lanjut mengenai kasus ini, program MBG akan kehilangan legitimasi sosial. Dan tanpa legitimasi, program sebesar apa pun akan gagal. Apakah program MBG harus dihentikan? Tidak serta-merta. Namun, program ini wajib dievaluasi secara menyeluruh sebelum dilanjutkan lebih jauh.
Dinas Kesehatan telah melakukan investigasi di Bandung, Bogor, Tasikmalaya, dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Hasilnya, mereka menemukan adanya bakteri Salmonella, E.coli, Bacilius cereus, Stapylococcus aereus, Bacillus subtilis, hingga jamur Candida tropicalis. Berdasarkan hasil investigasi yang diperoleh Dinas Kesehatan, terbukti bahwa MBG yang disajikan di daerah tersebut telah terkontaminasi berbagai macam bakteri yang membahayakan kesehatan.
“Saya pikir apabila mendapat makan gratis dapat meringankan beban, akan tetapi bukannya meringankan malah hampir membunuh. Tidak usah lagi makan gratis, daripada keracunan” tutur Fitri Febrianti, salah satu orang tua di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatra Selatan. “Kalau ada MBG jangan dikasih dulu, anak saya takut. Saya juga melarang, soalnya jadi trauma. Kasihan kalau anak keracunan,” imbuh Irma Nurliana, orang tua di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.
Dadan Hindayana selaku Kepala BGN mengatakan bahwa pemerintah akan bertanggung jawab penuh dalam biaya pengobatan para siswa korban keracunan MBG termasuk memberikan kompensasi meskipun tidak semua korban akan dapat. Korban yang mengalami keracunan mengeluh sakit perut, mual, muntah, dan diare. Sehari setelah kejadian, Dinas Kesehatan setempat melakukan investigasi soal penyebab keracunan. Agar insiden itu tak berulang, ia mengatakan bahwa Dinas Kesehatan telah memberikan pelatihan higienitas dan sanitasi ke pekerja dapur MBG. Hal tersebut didukung oleh pernyataan bahwa Dinas Kesehatan akan menguji sampel makanan MBG minimal satu kali per bulan. Yang menjadi tanda tanya besar dalam Masyarakat yakni, bagaimana kontaminasi tersebut dapat terjadi? Apa yang salah dalam penyajian MBG selama ini? Hal apa yang harus dievaluasi?
Pertama, cara memasak yang salah sehingga makanannya tidak matang. Kedua, kondisi kesehatan pekerja di dapur. “Kita tidak pernah tahu bagaimana kesehatan orang yang bekerja di dapur, padahal hal tersebut sangatlah penting” jelas dokter Tan. Ditambah kebiasaan orang Indonesia yang masih enggan menggunakan penutup kepala, masker, dan sarung tangan dapat menambah risiko kontaminasi silang. Ketiga, bahan baku yang tidak segar, kurang berkualitas baik, cara menyimpan yang salah, dan tempat penyimpanan yang tidak steril. Keempat, kebersihan dapur beserta perlengkapannya. Kebersihan dapur harus dilakukan secara berkala. Begitu juga peralatan seperti pisau, panci, penggorengan, dan sebagainya. Sebab kalau tidak, akan terjadi kontaminasi silang. Kelima, proses pengemasan sampai pengantaran ke lokasi tujuan. Hal ini bertujuan untuk menjaga suhu makanan tetap di atas 60 derajat, karena suhu antara 5 derajat hingga 60 derajat disebut sebagai “zona bahaya” atau “zona pertumbuhan bakteri” karena di kisaran suhu tersebut, bakteri, kuman, dan jamur bisa tumbuh dan berkembang biak. Terakhir, yang tak kalah penting yakni cara mengonsumsinya. Apakah memakai peralatan yang bersih, atau mencuci tangan sebelum makan.
Solusi yang ditawarkan Raharjo mencakup tiga hal penting, yakni kesadaran, kapasitas, dan kontrol. Semua pihak baik penyedia, pelaksana, dan pengawas menurutnya harus memahami risiko dan menerapkan standar keamanan pangan secara disiplin. Mulai dari penggunaan lemari es yang memadai, alat masak berkapasitas besar, hingga prosedur memasak yang memastikan setiap bagian makanan benar-benar matang.
“Apabila tidak tuntas panasnya, bakteri masih hidup dan hal tersebut dapat menyebabkan sakit,” tegasnya. Ia juga menekankan bahwa memasak dalam skala besar memerlukan waktu yang lama, hal ini menjadi salah satu faktor kunci terjadi atau tidaknya kontaminasi. Meskipun bahan makanan sudah terjamin aman, makanan tetap bisa terkontaminasi selama proses pengolahan jika tidak ditangani dengan benar.
Sri Raharjo menyarankan agar jumlah produksi makanan dalam program MBG dikurangi. Ia memberikan contoh melalui sekolah-sekolah yang telah menyediakan makan siang sebelum program MBG. “Beberapa sekolah sudah ada yang menjalankan program semacam ini, skalanya lebih kecil karena hanya untuk satu sekolah saja. Jadi, pemerintah bisa bekerja sama dengan sekolah sehingga sekolah-sekolah itu kemudian bertanggung jawab dengan makanan siswanya masing-masing.” ujarnya.
Selain itu, ia menilai program ini terlalu terburu-buru, mengingat Badan Gizi Nasional menargetkan peningkatan jumlah penerima MBG hingga 82,9 juta orang di tahun ini. “Saya menyebutnya too much, too soon. Harusnya sekarang fokus pada skala kecil dulu, dibenahi, setelah itu baru pelan-pelan sekolah lainnya mulai dapat bagian,” tuturnya.
Dengan memperhatikan standar keamanan pangan dan skala produksi yang sesuai, program MBG diharapkan dapat mencapai tujuannya tanpa mengorbankan kesehatan siswa. Kolaborasi lintas sektor dan evaluasi berkelanjutan menjadi kunci agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang.
DAFTAR PUSTAKA
Kompas.com. (2025, 20 September). Ribuan siswa keracunan MBG, siapa yang harus bertanggung jawab?.Kompas.com.
BBC Indonesia. (2025). 5360 siswa keracunan MBG: siapa yang bertanggung jawab? BBC.com/Indonesia. Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/articles/cm2zney05ypo
Grehenson, G. (2025, 17 Mei). Kasus Keracunan Massal MBG, Pakar UGM Soroti Skala Produksi dan Makanan Terkontaminasi Bakteri. Universitas Gadjah Mada.
Nama : Titania Sekar Tyas Demica
NIM : 2502020031
Rombel : 2
Prodi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Mata Kuliah : Dasar-Dasar Sintaksis
Dosen Pengampu : Dr. Asep Purwo Yudi Utomo, S.Pd., M.Pd.